PALEMBANG, WongKito.co – Pelaksanaan atau eksekusi putusan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah dinilai butuh ketegasan negara. Triliunan dana ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan pelaku mestinya bisa digunakan untuk pemulihan hutan.
Tag: IWGFF
Ironi Green Energi, Merusak Hutan Alam
Marius Gunawan – Forest & Environmental Expert IWGFF Di tengah dunia yang semakin gencar mempromosikan energi terbarukan atau green energy, ironisnya justru muncul kekhawatiran baru. Energi hijau yang digadang-gadang sebagai solusi terhadap polusi dan perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerusakan…
Menghijaukan Politik dengan Pendanaan Hijau dalam Pilkada
Oleh: Marius Gunawan IWGFF Forestry and Environmental Expert “Pendanaan politik yang bertanggung jawab secara lingkungan dapat mempromosikan keberlanjutan dan melindungi sumber daya alam yang esensial.” – Jones, 2020. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak.…
“NUSANTARA BARU, INDONESIA MAJU” MENUJU TATA KELOLA KEUANGAN SUMBER DAYA ALAM YANG BAIK
Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) / Perkumpulan Komunitas Keuangan Kehutanan (Komutan) Indonesia melihat adanya dua permasalahan besar untuk mencapai tata kelola pendanaan hijau yang berkelanjutan. Pertama, penerapan kebijakan pendanaan hijau yang masih kurang oleh lembaga keuangan dan perbankan,…
Dapatkah Penegakan Hukum Pencucian Uang Memberantas Judi Online?
Oleh : Marius Gunawan (IWGFF Forestry & Environmental Expert) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam konteks memberantas judi online memiliki peranan krusial. Judi online seringkali melibatkan aliran dana yang besar dan kompleks, menjadikan pencucian uang sebagai metode untuk…
Dukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia dengan ‘Green Democratic’ pada Pilkada Serentak 2024
Dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah untuk 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Besarnya sumber dana yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon dan bersimbiosis dengan para pelaku bisnis di sektor hutan…
Mendorong Green Democratic dalam Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024 untuk Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia
Bogor, 11 Juni 2024. Dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Besarnya sumber dana yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon dan bersimbiosis dengan para pelaku bisnis…
Usulan Konsep Pedoman Lingkungan Sosial dan Tata Kelola di Sektor Tambang Batubara bagi Perbankan
RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam dua dekade terakhir, pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dengan segala implikasinya telah mendapat banyak sorotan. Praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab telah mengancam sumber daya alam dengan dampak…
Pedoman Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola untuk Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Hutan Tanaman Industri
RINGKASAN EKSEKUTIF Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Desember 2014 meluncurkan road map keuangan berkelanjutan. Road map ini berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa…