IWGFF mendorong DPR dan Pemerintah memperkuat mekanisme penelusuran aset, transparansi pengelolaan, serta pemulihan kerugian publik dari kejahatan korupsi, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup JAKARTA, 2 September 2026 — Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang…
Tag: IWGFF
Karhutla 2026: IWGFF Dorong Pergeseran dari Pemadaman ke Pencegahan dan Pembiayaan Sepanjang Tahun
Indonesia kembali menghadapi ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kemarau panjang dan penguatan fenomena El Niño. Bagi Indonesia, karhutla bukan lagi kejadian luar biasa yang datang tanpa peringatan. Polanya berulang, wilayah risikonya relatif dapat dipetakan, dan sebagian…
81 TAHUN INDONESIA MERDEKA
Mewujudkan Kedaulatan Hijau melalui Pembiayaan yang Berintegritas Kemerdekaan harus berarti bebas dari ketergantungan, berdaulat atas sumber daya alam, dan mandiri demi kemakmuran rakyat JAKARTA, 17 AGUSTUS 2026 — Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) memperingati Hari Ulang Tahun…
TKBI Versi 3: Kompas Baru Investasi Hijau atau Sekadar Label Hijau?
“Masalah terbesar bukanlah ketika dunia kekurangan modal untuk membangun masa depan, melainkan ketika modal mengalir ke arah yang salah.” Oleh: Marius Gunawan Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3, sebagian masyarakat mungkin menganggapnya…
Indeks Investasi Hijau II: Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2017-2023
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ter susunnya Laporan Kajian Indeks Investasi Hijau II: Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2017 – 2023, yang merupakan inisiatif lanjutan dari kajian Indeks Investasi Hijau: Sektor Industri…
Upaya Pelemahan SVLK Bahayakan Industri Kayu
Sarjan Lahay 1 Jun 2025 Gorontalo Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)menghadapi masa krisis. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pelonggaran 441 kode harmonized system (HS) di sektor kehutanan. Salah satunya, penghapusan kewajiban uji tuntas dan deklarasi…
PANDUAN PENYAMPAIAN INFORMASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Salam Adil & Lestari! Pertama kali sektor lingkungan hidup dan kehutanan, masuk di dalam aturan perundangan anti pencucian adalah di tahun 2003. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002…
Press Release: “Mendorong Green Democratic untuk Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan”
Dalam hitungan hari KPU akan menggelar Pilkada untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Besarnya sumber dana yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek kotor dan bersimbiosis dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang untuk…
Ganti Rugi Pemulihan Lingkungan Capai Rp 20 Triliun, tapi Belum Masuk Kas Negara
KOMPAS.com – Mulai 2015 sampai 2021, terdapat 31 kasus gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki nilai ganti rugi hingga Rp 20,7 triliun.
Eksekusi Ganti Rugi Kasus Karhutla Butuh Ketegasan Negara
PALEMBANG, WongKito.co – Pelaksanaan atau eksekusi putusan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah dinilai butuh ketegasan negara. Triliunan dana ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan pelaku mestinya bisa digunakan untuk pemulihan hutan.