The Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) has re leased its Green Investment Index III 2025, an independent report that assesses the Environmental, Social, and Governance (ESG) per formance of 13 national and foreign banks operating in Indonesia. This…
Category: Berita
Indeks Investasi Hijau 2025, Peringkat Bank Nasional Naik
Sekalipun peringkat bank nasional naik dibanding bank asing, tapi masih ada jarak antara laporan kinerja ESG dengan fakta di lapangan. Indeks investasi hijau ini perlu diintegrasikan sebagai sistem pengawasan OJK dan penilaian risiko bank. Ady Thea DA 16 Desember 202…
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
Kompas.com, 15 Desember 2025, 18:43 WIB Zintan Prihatini, Ni Nyoman Wira Widyanti Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com – Indeks Investasi Hijau III 2025 yang dirilis Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menyatakan, bank nasional berada di posisi teratas dalam menjalankan…
PPATK Didesak Ungkap Aliran Dana Pejabat Kehutanan dan Perizinan di Aceh
Uliya Azri 19:00 WIB, 03 Desember 2025 BIREUEN — Ketua Umum Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan, Suhaimi Hamid, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening pejabat di Aceh. Ia…
Bukan Rp 239 Miliar, Kerugian Negara dari Illegal Logging di Mentawai Capai Rp 447 Miliar
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) Kompas.com, 2 Desember 2025, 09:49 WIB Baharudin Al Farisi, Dani Prabowo Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa…
Klinik Dumas Special Edition: PPATK dan NGO/CSO Perkuat Aduan TPPU melalui Peluncuran “lapor.ppatk.go.id”
26 November 2025, 15:31 Jakarta, 25 November 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Klinik Pengaduan Masyarakat (Dumas) Special Edition sebagai bagian dari penguatan mekanisme pelaporan publik dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Kegiatan yang…
MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan
Kamis, 16 Oktober 2025 | 17:49 WIB JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta…
4.610 Kubik Kayu Ilegal Disita di Gresik, Negara Rugi Nyaris Rp240 M
CNN Indonesia Rabu, 15 Okt 2025 03:23 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita total 4.610 meter kubik kayu ilegal dari kapal tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, pada Selasa (14/10). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang…
Revisi UU Kehutanan: Mengabaikan Pemantau Independen sama dengan Menggadaikan Hutan
Muhammad Ichwan 9 Okt 2025 Revisi Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR menjadi sorotan luas. Rencana revisi ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini penuh persoalan, mulai…
Undang-Undang Perampasan Aset, Mengapa Memang Perlu?
OLEH: Marius Gunawan – Forest & Environmental Expert (IWGFF) Dari Wacana Lama ke Prioritas Baru RUU Perampasan Aset akhirnya masuk Prolegnas Prioritas 2025. Sebuah langkah yang sudah lama ditunggu, mengingat korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan negara,…