Jumat, 26 Desember 2008 pukul 07:41:00 JAKARTA — Jaringan Anti-Illegal Logging, Pencucian Uang, dan Korupsi menilai, dihentikannya kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) di Riau akibat penyidik terlalu berpedoman pada Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Padahal, UU Kehutanan dinilai…
Year: 2008
Saatnya bank melindungi hutan
Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan bangsa. Pemerintah memang tak berdiam diri. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan guna mengatasi masalah yang satu ini. Aturan setingkat kebijakan presiden sampai menteri pun dilahirkan. Beberapa di antaranya seperti Inpres…
DPR Desak Penegak Hukum Berantas Pembalakan Liar Lebih Intensif
Written by Aris Rahman (Jakarta, MADINA): Wakil rakyat di DPR mendesak aparat penegak hukum untuk segera memberantas pembalakan liar yang saat ini sangat merugikan Negara dalam jumlah yang sangat signifikan, komisi IV DPR yang menangani masalah ini mendesak aparat penegak…
Pembalakan Liar Kapolri Tidak Intervensi Lelang di Riau
[JAKARTA] Mabes Polri tidak diintervensi oleh siapa pun terkait penanganan pembalakan liar (illegal logging) sampai proses lelang barang bukti kasus tersebut di wilayah Riau. Penyelesaian perkara pembalakan liar (Polda Riau, Red) sudah sesuai prosedur dan penuntasannya berdasarkan keputusan pengadilan. “Soal…
Jalan Tak Berujung Pemberantasan Pembalakan Liar
Pengantar Berbagai aturan dan langkah hukum sudah dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar (illegal logging) namun tampak sia-sia. Perangkat hukum yang ada belum bisa menyentuh pelaku utama dan membuat semua pihak yang terlibat menjadi jera. Hutan pun terus dibabat. Padahal,…
Pindahkan Proses Hukum Illegal Logging ke Jakarta
KAMIS, 24 APRIL 2008 | 13:04 WIB JAKARTA, KAMIS – Kelompok antipembalakan liar menuntut penanganan hukum bisnis kayu gelap dialihkan ke Jakarta agar lebih terpantau. Tuntuntan ini disampaikan Jaringan Anti IIlegal Logging, Pencucian Uang dan Korupsi (JAILKPK) untuk menyikapi penanganan…