“Masalah terbesar bukanlah ketika dunia kekurangan modal untuk membangun masa depan, melainkan ketika modal mengalir ke arah yang salah.”

Oleh: Marius Gunawan

 

Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3, sebagian masyarakat mungkin menganggapnya sebagai dokumen teknis yang hanya relevan bagi bank, investor, atau regulator. Tebal, penuh istilah teknokratis, dan tampak jauh dari kehidupan sehari-hari.

Padahal sesungguhnya, dokumen ini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: ke mana uang Indonesia akan mengalir, dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun melalui uang tersebut?

Di era modern, uang bukan lagi sekadar alat tukar. Uang adalah instrumen yang menentukan arah pembangunan. Ia dapat menyelamatkan hutan atau justru mempercepat deforestasi. Ia dapat mendukung energi bersih atau mempertahankan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ia dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat atau memperlebar ketimpangan sosial.

Dalam konteks itulah, TKBI menjadi lebih dari sekadar dokumen klasifikasi. Ia adalah kompas yang hendak mengarahkan investasi Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Namun, seperti halnya sebuah kompas, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah apakah kompas itu dibuat dengan baik, melainkan apakah para pelaku benar-benar bersedia mengikuti arah yang ditunjukkannya.

 

Dari Profit Menuju Dampak

Selama puluhan tahun, ukuran utama keberhasilan investasi relatif sederhana: seberapa besar keuntungan yang dihasilkan.

Paradigma tersebut perlahan berubah.

Kini, dunia keuangan mulai menyadari bahwa keuntungan finansial yang dibangun di atas kerusakan lingkungan sesungguhnya adalah keuntungan semu. Biaya ekologis yang ditunda hari ini akan menjadi beban ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan.

Karena itu, TKBI memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif. Aktivitas ekonomi tidak lagi dinilai semata-mata dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ketahanan pembangunan jangka panjang. Dokumen ini memperluas cakupan sektor, memperkenalkan penilaian pada tingkat entitas dan portofolio, serta memasukkan konsep Do No Significant Harm (DNSH), sunsetting, grandfathering, dan Taxonomy Navigator sebagai bagian dari penyempurnaan sistem.

Dengan kata lain, pertanyaan investasi kini bergeser dari “Apakah proyek ini menguntungkan?” menjadi “Apakah proyek ini juga menjaga lingkungan, menghormati hak masyarakat, dan mendukung target pembangunan berkelanjutan?”

Perubahan paradigma ini merupakan lompatan penting. Namun, perubahan paradigma di atas kertas belum tentu otomatis mengubah praktik di lapangan.

 

Kompas Tidak Menggerakkan Kapal

Ada analogi menarik yang layak direnungkan.

TKBI dapat diibaratkan sebagai sebuah kompas. Ia menunjukkan arah, tetapi tidak menggerakkan kapal.

Yang menggerakkan kapal tetaplah manusia.

Demikian pula TKBI. Standar yang baik tidak otomatis menghasilkan praktik yang baik. Implementasi tetap bergantung pada integritas regulator, disiplin industri jasa keuangan, komitmen dunia usaha, dan partisipasi masyarakat.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi.

Dalam banyak sektor, kita justru memiliki berbagai aturan yang cukup progresif. Tantangan terbesar selama ini lebih sering muncul pada tahap implementasi. Tidak sedikit kebijakan yang tampak ideal dalam dokumen, tetapi kehilangan daya ubah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, keterbatasan kapasitas, lemahnya pengawasan, atau inkonsistensi politik.

Oleh karena itu, keberhasilan TKBI kelak tidak akan diukur dari jumlah seminar, sosialisasi, atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan. Ukurannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: apakah pembiayaan hijau benar-benar meningkat, apakah investasi yang merusak lingkungan menurun, apakah konflik sosial berkurang, apakah emisi turun, dan apakah masyarakat merasakan manfaat nyata.

 

Greenwashing: Ketika Warna Hijau Menjadi Strategi Komunikasi

Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan, hampir setiap perusahaan kini berbicara mengenai ESG, Net Zero, atau transisi hijau.

Laporan keberlanjutan tampil semakin menarik. Foto-foto panel surya, penanaman pohon, dan masyarakat yang tersenyum menghiasi halaman demi halaman.

Namun, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah semua itu mencerminkan kenyataan?

Di sinilah istilah greenwashing menjadi penting.

Greenwashing terjadi ketika suatu perusahaan membangun citra seolah-olah aktivitasnya ramah lingkungan, padahal dampak positif tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan utamanya. Dalam konteks pembiayaan, greenwashing bahkan lebih berbahaya karena dapat menyesatkan investor dan mengarahkan modal ke proyek yang sebenarnya tidak mendukung tujuan keberlanjutan.

TKBI Versi 3 mencoba mempersempit ruang praktik ini melalui Technical Screening Criteria, prinsip DNSH, penilaian pada tingkat entitas dan portofolio, serta penguatan aspek sosial. Namun, regulasi yang baik bukanlah vaksin yang otomatis menghilangkan greenwashing.

Jika data tidak akurat, verifikasi lemah, atau pengawasan tidak berjalan, maka label hijau dapat tetap dipakai untuk menutupi praktik yang sesungguhnya tidak berkelanjutan.

Dengan kata lain, perang melawan greenwashing bukan sekadar perang regulasi, melainkan perang integritas.

 

Hijau Tidak Ditentukan oleh Teknologinya

Salah satu kemajuan penting dalam TKBI adalah cara pandangnya terhadap teknologi.

Selama ini, publik cenderung mengidentikkan energi terbarukan dengan keberlanjutan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.

Panel surya dapat memicu konflik lahan. Pembangkit listrik tenaga air dapat mengubah ekosistem sungai. Perkebunan bioenergi dapat mendorong pembukaan hutan apabila tata kelolanya buruk.

Karena itu, TKBI tidak hanya bertanya apa teknologinya, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dibangun dan dijalankan. Prinsip DNSH menegaskan bahwa sebuah proyek tidak cukup hanya berhasil menurunkan emisi karbon; proyek itu juga tidak boleh menimbulkan kerusakan ekologis lain ataupun mengorbankan hak-hak masyarakat.

Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan bukan sekadar persoalan karbon, melainkan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial.

 

Mengapa Masyarakat Sipil Tetap Dibutuhkan?

Dalam sistem yang semakin kompleks, sering muncul pertanyaan: bukankah sudah ada OJK, Bank Indonesia, kementerian teknis, dan aparat penegak hukum? Mengapa masih diperlukan organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF)?

Jawabannya terletak pada fungsi yang berbeda.

Regulator menyusun aturan dan mengawasi kepatuhan. Pemerintah mengelola kebijakan sektor. Aparat penegak hukum menindak pelanggaran.

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil menjalankan fungsi pemantauan independen, menghubungkan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, mengangkat suara masyarakat terdampak, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti. Dalam konteks investasi hijau, keberadaan mereka menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances yang memperkuat kepercayaan publik.

Akuntabilitas bukanlah sikap anti-investasi. Justru sebaliknya, akuntabilitas adalah syarat agar investasi memperoleh legitimasi sosial.

 

Integritas: Mata Uang Baru Investasi

Di masa lalu, daya tarik investasi terutama ditentukan oleh upah murah, sumber daya alam melimpah, atau insentif fiskal.

Kini situasinya berubah.

Investor global semakin memperhatikan kualitas tata kelola, transparansi, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, hingga rekam jejak lingkungan.

Dengan demikian, integritas perlahan menjadi mata uang baru dalam persaingan investasi.

Perusahaan yang mampu menunjukkan data yang kredibel, membuka informasi secara transparan, menghormati masyarakat lokal, dan memiliki mekanisme pengelolaan risiko lingkungan yang baik akan lebih dipercaya dibandingkan perusahaan yang hanya mengandalkan narasi pemasaran hijau.

Karena itu, implementasi TKBI sesungguhnya bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan investasi terhadap reputasi Indonesia sendiri.

 

Lima Tantangan yang Tidak Boleh Diabaikan

Meski menawarkan kemajuan, keberhasilan TKBI masih menghadapi sejumlah tantangan besar.

Pertama, kualitas data lingkungan yang belum sepenuhnya terstandar.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan yang masih beragam dalam memahami risiko keberlanjutan.

Ketiga, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang masih perlu diperkuat.

Keempat, kebutuhan akan mekanisme verifikasi independen yang kredibel.

Kelima, konsistensi kebijakan jangka panjang agar dunia usaha memiliki kepastian dalam melakukan investasi hijau.

Tanpa menjawab lima tantangan tersebut, TKBI berisiko menjadi dokumen yang baik secara konseptual, tetapi lemah dalam pelaksanaan.

 

Jalan Panjang Menuju Pembangunan yang Berintegritas

Pada akhirnya, keberhasilan TKBI tidak akan diukur dari seberapa sering istilah “green finance” disebut dalam pidato atau laporan tahunan.

Keberhasilannya akan terlihat ketika masyarakat di sekitar kawasan hutan memperoleh kehidupan yang lebih baik; ketika konflik lahan berkurang; ketika emisi benar-benar turun; ketika investasi tidak lagi identik dengan kerusakan lingkungan; dan ketika publik percaya bahwa setiap rupiah yang disebut sebagai pembiayaan hijau memang menghasilkan manfaat yang nyata.

John Maynard Keynes pernah berkata, “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.” Kesulitan terbesar bukanlah menciptakan gagasan baru, melainkan meninggalkan cara berpikir yang lama.

Barangkali, itulah tantangan terbesar implementasi TKBI Versi 3.

Bukan menyusun regulasi yang lebih tebal. Bukan pula menambah istilah-istilah baru dalam dunia keuangan.

Melainkan mengubah cara kita memandang pembangunan—bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan, bahwa pertumbuhan tidak boleh mengorbankan keadilan sosial, dan bahwa investasi terbaik bukan hanya yang menghasilkan laba hari ini, tetapi juga yang mewariskan bumi yang layak dihuni bagi generasi yang akan datang.

Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi menentukan: apakah TKBI akan menjadi kompas yang benar-benar mengubah arah pelayaran Indonesia menuju ekonomi hijau, atau hanya menjadi satu lagi dokumen yang indah di rak perpustakaan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh OJK semata, melainkan oleh seluruh ekosistem—pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat sipil, dan warga negara—yang memilih setiap hari ke mana arah investasi bangsa ini akan berlayar.***MG