Pengantar Berbagai aturan dan langkah hukum sudah dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar (illegal logging) namun tampak sia-sia. Perangkat hukum yang ada belum bisa menyentuh pelaku utama dan membuat semua
KAMIS, 24 APRIL 2008 | 13:04 WIB JAKARTA, KAMIS – Kelompok antipembalakan liar menuntut penanganan hukum bisnis kayu gelap dialihkan ke Jakarta agar lebih terpantau. Tuntuntan ini disampaikan Jaringan Anti
Sabtu, 16 September 2006 08:18 WIB EKONOMI – Ekonomi Makro BATAM–MIOL: Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dinilai ambivalen terhadap perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ambivalensi IMF maupun
Kapanlagi.com – Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dinilai ambivalen terhadap perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ambivalensi IMF maupun WB ditunjukkan dengan mendorong perbaikan tatakelola hutan di negeri ini,
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama lembaga Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) mengeluarkan sebuah panduan pemberian informasi dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan dan konservasi
Ekonomi dan Bisnis Rabu, 20 Juli 2005 JAKARTA – Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)–lembaga swadaya masyarakat di sektor kehutanan–menilai, operasi hutan lestari kedua tidak memberikan hasil maksimal. Sebab,
Pemberantasan tindak pidana illegal logging termasuk kejahatan yang terorganisir. Karena itu memerlukan dukungan semua pihak untuk menanggulanginya, termasuk kalangan perbankan. Seperti terorisme dan narkotika, tindak pidana illegal logging termasuk dalam kejahatan terorganisir. Praktiknya melibatkan