Jakarta, 15 Juli 2025 — Diskusi awal perubahan UU Kehutanan berlangsung terlalu singkat dan dangkal untuk bisa saling mendalami persoalan kehutanan yang kompleks dan tumpang tindih dengan berbagai kepentingan. Dalam
UU Kehutanan dianggap kolonial dan tidak lagi relevan dengan tata kelola hutan, lahan, dan lingkungan. 14 Juli 2025 | 21.19 WIB Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari
Oleh: Marius Gunawan – Profesional 12 Juni 2025 14:53 “Bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, melainkan pinjaman dari anak cucu kita.” – Pepatah Indian Kuno Raja
Masyarakat lokal harus menjadi subyek pembangunan yang memiliki hak, suara, dan peluang yang sama. Oleh Raja Juli Antoni 03 Jun 2025 14:00 WIB Artikel Opini Dunia tengah menghadapi
Sarjan Lahay 1 Jun 2025 Gorontalo Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)menghadapi masa krisis. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pelonggaran 441 kode harmonized system (HS) di
Muhammad Ichwan, Sarah Agustio 29 Mei 2025 indonesia Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2025. Pemerintah menyatakan
Tak Cuma soal fisik, krisis kehutanan juga menyangkut ketimpangan kuasa, merginalisasi hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi yang sistemik. Oleh Muhammad Burhanudin 27 Mei 2025 09:00 WIB
Hans Nicholas Jong 22 May 2025 Asia In Indonesia, where state-designated conservation areas often overlap with customary territories, Indigenous peoples have faced prosecution and imprisonment for living in and