Krisis Dunia dan Tata Kelola Hutan
Masyarakat lokal harus menjadi subyek pembangunan yang memiliki hak, suara, dan peluang yang sama. Oleh Raja Juli Antoni 03 Jun 2025 14:00 WIB Artikel Opini Dunia tengah menghadapi
Masyarakat lokal harus menjadi subyek pembangunan yang memiliki hak, suara, dan peluang yang sama. Oleh Raja Juli Antoni 03 Jun 2025 14:00 WIB Artikel Opini Dunia tengah menghadapi
Sarjan Lahay 1 Jun 2025 Gorontalo Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)menghadapi masa krisis. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pelonggaran 441 kode harmonized system (HS) di
Muhammad Ichwan, Sarah Agustio 29 Mei 2025 indonesia Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2025. Pemerintah menyatakan
Tak Cuma soal fisik, krisis kehutanan juga menyangkut ketimpangan kuasa, merginalisasi hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi yang sistemik. Oleh Muhammad Burhanudin 27 Mei 2025 09:00 WIB
Hans Nicholas Jong 22 May 2025 Asia In Indonesia, where state-designated conservation areas often overlap with customary territories, Indigenous peoples have faced prosecution and imprisonment for living in and
Rhett Ayers Butler 6 May 2025 AsiaConversations with Mongabay leaders This series features interviews with Mongabay leaders about their personal and professional journeys, beginning with Ridzki Sigit,

Artikel ini ditulis oleh: Teguh Affandi pada Maret 7, 2025 Selain menelusuri ke mana kayu ilegal dijual, perlu pula ditelusuri aliran uang yang dihasilkan dari pembalakan liar tersebut. Begitu kata Bernhard Willem
23/02/2025 ❘ 14:26 WIB • Hukrim SABANGMERAUKE NEWS, Riau – Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk kelompok kerja (Pokja) Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Keanggotaan Pokja ini meliputi perwakilan dari 20 pejabat Kejaksaan Tinggi