Jumat, 26 Desember 2008 pukul 07:41:00 JAKARTA — Jaringan Anti-Illegal Logging, Pencucian Uang, dan Korupsi menilai, dihentikannya kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) di Riau akibat penyidik terlalu berpedoman pada Undang-Undang

Written by Aris Rahman (Jakarta, MADINA): Wakil rakyat di DPR mendesak aparat penegak hukum untuk segera memberantas pembalakan liar yang saat ini sangat merugikan Negara dalam jumlah yang sangat signifikan,

[JAKARTA] Mabes Polri tidak diintervensi oleh siapa pun terkait penanganan pembalakan liar (illegal logging) sampai proses lelang barang bukti kasus tersebut di wilayah Riau. Penyelesaian perkara pembalakan liar (Polda Riau,

Pengantar Berbagai aturan dan langkah hukum sudah dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar (illegal logging) namun tampak sia-sia. Perangkat hukum yang ada belum bisa menyentuh pelaku utama dan membuat semua

KAMIS, 24 APRIL 2008 | 13:04 WIB JAKARTA, KAMIS – Kelompok antipembalakan liar menuntut penanganan hukum bisnis kayu gelap dialihkan ke Jakarta agar lebih terpantau. Tuntuntan ini disampaikan Jaringan Anti

Sabtu, 16 September 2006 08:18 WIB EKONOMI – Ekonomi Makro   BATAM–MIOL: Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dinilai ambivalen terhadap perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ambivalensi IMF maupun

Kapanlagi.com – Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dinilai ambivalen terhadap perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ambivalensi IMF maupun WB ditunjukkan dengan mendorong perbaikan tatakelola hutan di negeri ini,