Jumat, 26 Desember 2008 pukul 07:41:00 JAKARTA — Jaringan Anti-Illegal Logging, Pencucian Uang, dan Korupsi menilai, dihentikannya kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) di Riau akibat penyidik terlalu berpedoman pada Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Padahal, UU Kehutanan dinilai…
Author: iwgff
Saatnya bank melindungi hutan
Kamis, 17/07/2008 00:41 WIB Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan bangsa. Pemerintah memang tak berdiam diri. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan guna mengatasi masalah yang satu ini. Aturan setingkat kebijakan presiden sampai menteri pun dilahirkan. Beberapa…
DPR Desak Penegak Hukum Berantas Pembalakan Liar Lebih Intensif
Written by Aris Rahman (Jakarta, MADINA): Wakil rakyat di DPR mendesak aparat penegak hukum untuk segera memberantas pembalakan liar yang saat ini sangat merugikan Negara dalam jumlah yang sangat signifikan, komisi IV DPR yang menangani masalah ini mendesak aparat penegak…
Pembalakan Liar Kapolri Tidak Intervensi Lelang di Riau
[JAKARTA] Mabes Polri tidak diintervensi oleh siapa pun terkait penanganan pembalakan liar (illegal logging) sampai proses lelang barang bukti kasus tersebut di wilayah Riau. Penyelesaian perkara pembalakan liar (Polda Riau, Red) sudah sesuai prosedur dan penuntasannya berdasarkan keputusan pengadilan. “Soal…
Jalan Tak Berujung Pemberantasan Pembalakan Liar
Pengantar Berbagai aturan dan langkah hukum sudah dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar (illegal logging) namun tampak sia-sia. Perangkat hukum yang ada belum bisa menyentuh pelaku utama dan membuat semua pihak yang terlibat menjadi jera. Hutan pun terus dibabat. Padahal,…
Pindahkan Proses Hukum Illegal Logging ke Jakarta
KAMIS, 24 APRIL 2008 | 13:04 WIB JAKARTA, KAMIS – Kelompok antipembalakan liar menuntut penanganan hukum bisnis kayu gelap dialihkan ke Jakarta agar lebih terpantau. Tuntuntan ini disampaikan Jaringan Anti IIlegal Logging, Pencucian Uang dan Korupsi (JAILKPK) untuk menyikapi penanganan…
IWGFF Mendesak Pemerintah agar Menindak Tegas Pelaku Illegal Logging dan Penyandang Dananya dengan Memberdayakan PPATK
SIARAN PERS Jakarta, 7 Novenber 2007 – Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) mendesak pemerintah agar lebih memberdayakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai unit intelligence keuangan di Indonesia. PPATK pernah mengungkapkan, sejumlah nama yang melakukan transaksi…
IMF dan WB Ambivalen dalam Perbaikan Kehutanan Indonesia
Sabtu, 16 September 2006 08:18 WIB EKONOMI – Ekonomi Makro BATAM–MIOL: Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dinilai ambivalen terhadap perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ambivalensi IMF maupun WB ditunjukkan dengan mendorong perbaikan tatakelola hutan di negeri ini,…
IMF-WB Ambivalen Dalam Perbaikan Kehutanan Indonesia
Kapanlagi.com – Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dinilai ambivalen terhadap perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ambivalensi IMF maupun WB ditunjukkan dengan mendorong perbaikan tatakelola hutan di negeri ini, namun di sisi yang sama tidak mampu menggunakan pengaruhnya agar…
PPATK KELUARKAN PANDUAN PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama lembaga Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) mengeluarkan sebuah panduan pemberian informasi dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati. “Dalam memperingati Hari Bumi 22 April…