Category: Siaran Pers

SIARAN PERS: Koalisi Masyarakat Sipil: UU Kehutanan Gagal Memerdekakan Rakyat

Jakarta, 17 Agustus 2025 – Di tengah momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan mendesak Ketua dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang…

Read More

IWGFF Luncurkan Indeks Investasi Hijau II: Perbankan Nasional Masih Lemah dalam Komitmen Lingkungan

Jakarta, 29 Juli 2025 – Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) bersama Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan laporan Indeks Investasi Hijau II yang mengkaji praktik keuangan berkelanjutan oleh 13 bank nasional dan internasional di Indonesia pada periode 2017–2023. Hasil…

Read More

Siaran Pers: DPR Prematur Menolak Ide UU Kehutanan yang Inklusif

Jakarta, 15 Juli 2025 — Diskusi awal perubahan UU Kehutanan berlangsung terlalu singkat dan dangkal untuk bisa saling mendalami persoalan kehutanan yang kompleks dan tumpang tindih dengan berbagai kepentingan. Dalam pembahasannya ke depan, masyarakat sipil berharap bisa mendapat ruang lebih…

Read More

Siaran Pers IWGFF Dorong Kolaborasi Masyarakat Sipil dalam Melawan Green Financial Crime (GFC)

Jakarta, 04 Desember 2024 – Kejahatan Keuangan Hijau atau Green Financial Crime (GFC), yang mencakup Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dampaknya…

Read More

Siaran Pers: Pilkada 2024 dan Ancaman Kerusakan Sumber Daya Alam

Sebanyak 207 juta pemilih Indonesia akan berpartisipasi dalam Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Pemilih akan memilih 37 gubernur dan 508 kepala daerah kabupaten/kota. Dalam momentum ini, Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia…

Read More

Press Release: “Mendorong Green Democratic untuk Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan”

Dalam hitungan hari KPU akan menggelar Pilkada untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  Besarnya sumber dana yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek kotor dan bersimbiosis dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang untuk…

Read More

SIARAN PERS 11 SEPTEMBER 2024: Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!

Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat  Sipil  #SaveGorontalo  menyoroti praktik illegal, unreported, dan unregulated dari ekspor wood pellet Indonesia yang terjadi di Gorontalo. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mendorong bisnis wood pellet…

Read More

IWGFF Mendesak Pemerintah agar Menindak Tegas Pelaku Illegal Logging dan Penyandang Dananya dengan Memberdayakan PPATK

Jakarta, 7 Novenber 2007 – Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) mendesak pemerintah agar lebih memberdayakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai unit intelligence keuangan di Indonesia. PPATK pernah mengungkapkan, sejumlah nama yang melakukan transaksi yang tidak…

Read More

Siaran Pers: Lembaga PPATK Belum Dinamis

Blokir rekening bermasalah, dan bentuk Task Force Pemberantasan Pencucian Uang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam berbagai kesempatan telah mengungkapkan bahwa  berdasarkan hasil analisisnya, terdapat sejumlah transaksi keuangan yang tidak wajar (unusual  transaction) di Penyedia Jasa Keuangan terkait…

Read More