Author: iwgff

Indeks Investasi Hijau III: Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2025

KATA PENGANTAR Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, Indeks Investasi Hijau yang disusun oleh Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) telah menjadi instrumen independen bagi masyarakat sipil untuk menilai sejauh mana sektor perbankan nasional berkomitmen terhadap agenda keberlanjutan.…

Read More

Rilis Indeks Investasi Hijau III 2025: Bank Nasional Memimpin, Redflag Lingkungan Masih Minim

SIARAN PERS IWGFF Rilis Indeks Investasi Hijau III 2025:  Bank Nasional Memimpin, Redflag Lingkungan Masih Minim Jakarta, 15 Desember 2025 — Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) merilis Indeks Investasi Hijau III 2025, laporan independen yang menilai kinerja lingkungan,…

Read More

Bukan Rp 239 Miliar, Kerugian Negara dari Illegal Logging di Mentawai Capai Rp 447 Miliar

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)   Kompas.com, 2 Desember 2025, 09:49 WIB Baharudin Al Farisi, Dani Prabowo Tim Redaksi   JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa…

Read More

Klinik Dumas Special Edition: PPATK dan NGO/CSO Perkuat Aduan TPPU melalui Peluncuran “lapor.ppatk.go.id”

26 November 2025, 15:31 Jakarta, 25 November 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Klinik Pengaduan Masyarakat (Dumas) Special Edition sebagai bagian dari penguatan mekanisme pelaporan publik dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Kegiatan yang…

Read More

MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan

Kamis, 16 Oktober 2025 | 17:49 WIB   JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta…

Read More

Revisi UU Kehutanan: Mengabaikan Pemantau Independen sama dengan Menggadaikan Hutan

Muhammad Ichwan 9 Okt 2025   Revisi Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang saat ini  tengah digodok pemerintah dan DPR menjadi sorotan luas. Rencana revisi ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini penuh persoalan, mulai…

Read More