PelaporHeri Supriatna•24 Aug 2026, 13:03
RMOLJABAR Indonesia kembali menghadapi ancaman krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang dan penguatan fenomena El Niño. Hingga awal Agustus 2026, pemerintah mencatat lebih dari 107.000 hektare lahan telah hangus terbakar, dengan 95.000 hektare di antaranya terbakar sepanjang bulan Juli saja.
Pemantauan satelit turut merekam dinamika hotspot nasional yang sempat melambung hingga 2.170 titik pada 19 Agustus, sebelum mereda ke angka 950 titik sehari setelahnya. Menanggapi situasi ini, koalisi Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merombak total strategi penanganan karhutla: dari pola pemadaman darurat (reactive) menjadi pencegahan berkelanjutan yang dibiayai sepanjang tahun.
Dampak karhutla periode ini tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga telah memicu krisis asap lintas batas (transboundary haze) hingga ke wilayah Sarawak, Malaysia.
“Kita terlalu sering memperlakukan karhutla sebagai persoalan pemadaman, padahal sebagian besar pekerjaan yang menentukan keberhasilan justru harus dilakukan sebelum api muncul,” tegas Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 24 Agustus 2026.
IWGFF mengingatkan potensi kerugian ekonomi masif jika pencegahan gagal. Sebagai perbandingan historis, krisis karhutla 2015 menelan kerugian hingga US$16,1 miliar (sekitar Rp221 triliun), sementara karhutla 2019 mencatatkan kerugian Rp75 triliun.
Guna memutus rantai krisis berulang, IWGFF mengusulkan skema risk-based costing dengan alokasi indicative financing envelope sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun per tahun untuk investasi pencegahan. Angka ini disandingkan sebagai nilai yang jauh lebih efisien dibandingkan potensi kerugian ekonomi ratusan triliun akibat bencana.
IWGFF mendorong penerapan skema pembiayaan campuran (blended financing) dan pembentukan platform kolaboratif permanen yang melibat pemerintah, swasta, lembaga keuangan, donor, serta masyarakat desa melalui prinsip Green Integrity Framework.
“Pembiayaan pencegahan harus hadir ketika langit masih biru, bukan ketika langit sudah tertutup asap,” ujar Willem.
Konsultasi Dokter Online
Sementara itu, Pakar Hutan dan Lingkungan IWGFF, Marius Gunawan, menjelaskan bahwa pendekatan pasca-kejadian sangat tidak efektif, terutama pada ekosistem gambut. Karakteristik gambut yang mengering memicu kebakaran bawah permukaan (subsurface fire) yang amat sulit dipadamkan.
“Kalau kita baru mengerahkan uang, personel, alat berat, dan teknologi ketika api sudah masuk ke lapisan gambut, biaya sosial dan ekologisnya sudah jauh lebih besar,” kata Marius.
Menurutnya, tindakan paling krusial adalah menjaga tata air, pembasahan kembali (rewetting) melalui sekat kanal, serta merawat kelembapan gambut sebelum musim kering tiba.
Editor :Hendra