Uliya Azri 19:00 WIB, 03 Desember 2025 BIREUEN — Ketua Umum Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan, Suhaimi Hamid, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening pejabat di Aceh. Ia…
Category: Publikasi
Bukan Rp 239 Miliar, Kerugian Negara dari Illegal Logging di Mentawai Capai Rp 447 Miliar
Kompas.com, 2 Desember 2025, 09:49 WIB Baharudin Al Farisi, Dani Prabowo Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus pembalakan liar (illegal logging) di Hutan Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, mencapai Rp 447…
Klinik Dumas Special Edition: PPATK dan NGO/CSO Perkuat Aduan TPPU melalui Peluncuran “lapor.ppatk.go.id”
26 November 2025, 15:31 Jakarta, 25 November 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Klinik Pengaduan Masyarakat (Dumas) Special Edition sebagai bagian dari penguatan mekanisme pelaporan publik dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Kegiatan yang…
MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan
Kamis, 16 Oktober 2025 | 17:49 WIB JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).…
4.610 Kubik Kayu Ilegal Disita di Gresik, Negara Rugi Nyaris Rp240 M
CNN Indonesia Rabu, 15 Okt 2025 03:23 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita total 4.610 meter kubik kayu ilegal dari kapal tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, pada Selasa (14/10). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang…
Revisi UU Kehutanan: Mengabaikan Pemantau Independen sama dengan Menggadaikan Hutan
Muhammad Ichwan 9 Okt 2025 Revisi Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR menjadi sorotan luas. Rencana revisi ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini penuh persoalan, mulai…
Undang-Undang Perampasan Aset, Mengapa Memang Perlu?
OLEH: Marius Gunawan – Forest & Environmental Expert (IWGFF) Dari Wacana Lama ke Prioritas Baru RUU Perampasan Aset akhirnya masuk Prolegnas Prioritas 2025. Sebuah langkah yang sudah lama ditunggu, mengingat korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan negara,…
Hijau Tapi Hitam Pembiayaan Bank di Indonesia
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono dan Aryo Bhawono Lingkungan Senin, 25 Agustus 2025 Editor : Yosep Suprayogi BETAHITA.ID – Praktik keuangan hijau perbankan 2017-2023 mencatat angka baik. Namun kenyataan lapangan justru sebaliknya, bank-bank nasional Indonesia ditengarai membiayai investasi berbasis lahan…
SIARAN PERS: Koalisi Masyarakat Sipil: UU Kehutanan Gagal Memerdekakan Rakyat
Jakarta, 17 Agustus 2025 – Di tengah momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan mendesak Ketua dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang…
Hijau di Laporan, Abu-abu di Aksi: Letika Bank Nasional Takut Kotor Tangan untuk Bumi
Harmoko Penulis Penuh Tanya 30 Juli 2025 17:34 Diperbarui: 30 Juli 2025 17:34 Transisi menuju ekonomi hijau bukan sekadar jargon konferensi atau slide PowerPoint dalam rapat direksi. Ini adalah panggilan zaman. Sayangnya, laporan Indeks Investasi Hijau II…