Salam Adil & Lestari! Pertama kali sektor lingkungan hidup dan kehutanan, masuk di dalam aturan perundangan anti pencucian adalah di tahun 2003. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25
Oleh : Marius Gunawan (IWGFF Forestry & Environmental Expert) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam konteks memberantas judi online memiliki peranan krusial. Judi online seringkali melibatkan aliran dana
KATA PENGANTAR Awalnya pedoman ini diterbitkan atas dasar SK Kepala PPATK KEP-2B/1.02/PPATK/04/06 Tanggal 22 April 2006 Tentang Pedoman Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber
Indonesia adalah salah satu pengekspor produk kayu terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk negara kunci dengan isu pembalakan liar dan penggundulan hutan yang serius. Peningkatan tata kelola hutan dan penegakan
Kata Pengantar Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Pendekatan Sistem Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang yang ada di tangan kita saat ini dikembangkan dalam sebuah program kerjasama antara
Secara material kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai Rp 35 – 45 triliun pertahunnya. Dana sebesar ini hampir setara dengan jumlah pinjaman luar negeri indonesia yang diperoleh dari forum CGI