Year: 2026

ARTIKEL: Hashim Djojohadikusumo: B50–B100 Memanfaatkan 12,7 Juta Hektare Hutan Rusak: Tepatkah?

  Oleh: Marius Gunawan Ada ironi yang patut direnungkan ketika Indonesia ingin mempercepat transisi energi dengan memanfaatkan lahan hutan yang rusak. Kita ingin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi jangan sampai untuk menyelamatkan mesin kendaraan, kita justru memperpanjang penderitaan…

Read More

Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove: Momentum Mengubah Paradigma dari Pemadaman Menuju Pencegahan melalui Pendanaan Hijau dan Kolaborasi Multipihak

Argumen September 28, 2026 Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) menyambut rencana pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove Indonesia. IWGFF memandang momentum ini harus menjadi…

Read More

SIARAN PERS: Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove: Momentum Mengubah Paradigma dari Pemadaman Menuju Pencegahan melalui Pendanaan Hijau dan Kolaborasi Multipihak

  Jakarta, 26 September 2026 Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) menyambut rencana pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove Indonesia. IWGFF memandang momentum ini harus…

Read More

Badan Gambut Lagi: Mengganti Nama atau Mengubah Paradigma?

Oleh: Marius Gunawan Pemerintah, Gambut dan Pelajaran dari Api yang Selalu Kembali Ada sesuatu yang terasa ironis dalam hubungan Indonesia dengan gambut. Setiap kali asap menebal, pemerintah bergerak cepat. Satgas dibentuk, helikopter dikerahkan, water bombing dilakukan, operasi modifikasi cuaca dijalankan,…

Read More

Kursi Menkeu Berganti, IWGFF Minta APBN Tak Lagi Abaikan Biaya Kerusakan Lingkungan

Modesta Fiska, Suara Merdeka – Selasa, 15 September 2026 | 12:45 WIB JAKARTA, suaramerdeka.com – Pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum untuk menguji arah baru pengelolaan uang negara. Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak…

Read More

SIARAN PERS IWGFF: Pergantian Menteri Keuangan Harus Menjadi Momentum Memperkuat Integritas dan Pembiayaan Berkelanjutan

Jakarta, 15 September 2026 Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) memandang pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, kredibilitas kebijakan fiskal, dan arah pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Presiden Prabowo…

Read More

Merampas Aset, Mengejar Uang, Menyelamatkan Hutan Mengapa RUU Perampasan Aset Harus Memutus Rantai Ekonomi Korupsi dan Kejahatan Sumber Daya Alam

Oleh: Marius Gunawan (Forestry and Environmental Expert IWGFF) Korupsi hampir tidak pernah berakhir ketika seseorang menerima uang. Justru setelah uang berpindah tangan, perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Uang hasil korupsi dapat berpindah dari satu rekening ke rekening lain, masuk ke perusahaan,…

Read More

IWGFF: RUU perampasan aset harus targetkan keuntungan dari korupsi dan kejahatan

September 4, 2026 Jakarta — Rancangan undang-undang penyitaan aset di Indonesia harus memungkinkan pihak berwenang untuk melacak dan menyita keuntungan yang diperoleh dari korupsi dan kejahatan lingkungan, termasuk yang disembunyikan melalui perusahaan, investasi, dan pihak ketiga, demikian disampaikan oleh Indonesian…

Read More

FGD PPATK–IWGFF: Memperkuat Deteksi Greenwashing dan Green Financial Crime

Jakarta, 2 September 2026 — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penguatan pencegahan dan identifikasi greenwashing serta green financial crime dalam pembiayaan sektor berbasis…

Read More

RUU Perampasan Aset Momentum Perkuat Pemberantasan Korupsi

Apul Iskandar Sianturi 02/9/2026 14:00 INDONESIA Working Group on Forest Finance (IWGFF) menilai pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana merupakan momentum penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Namun, efektivitas RUU ini tidak cukup diukur dari seberapa banyak aset…

Read More