Modesta Fiska, Suara Merdeka – Selasa, 15 September 2026 | 12:45 WIB
JAKARTA, suaramerdeka.com – Pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum untuk menguji arah baru pengelolaan uang negara.
Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembiayaan tidak mengorbankan lingkungan.
Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Di tengah pergantian tersebut, IWGFF menilai pekerjaan Menteri Keuangan baru bukan sekadar menjaga angka defisit, penerimaan, atau pertumbuhan ekonomi.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan tata kelola keuangan negara semakin transparan, berintegritas, dan mampu mengarahkan pembiayaan pembangunan ke sektor yang berkelanjutan.
Direktur IWGFF Willem Pattinasarany mengatakan pergantian figur di kursi Menteri Keuangan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Pergantian Menteri Keuangan harus dibaca sebagai kesempatan untuk memperkuat kembali kepercayaan terhadap tata kelola keuangan negara. Yang dibutuhkan bukan hanya perubahan figur, tetapi konsistensi kebijakan, keterbukaan informasi, pengawasan yang kuat, dan keberanian memastikan bahwa setiap rupiah pembiayaan negara memberikan manfaat ekonomi sekaligus tidak memperbesar kerusakan lingkungan,” kata Willem.
IWGFF menilai ukuran keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya penerimaan negara.
Ada biaya ekologis yang kerap tidak terlihat dalam perhitungan ekonomi, tetapi pada akhirnya harus ditanggung negara dan masyarakat.
Forestry and Environmental Expert IWGFF Marius Gunawan menyoroti sejumlah biaya tersebut, mulai dari kehilangan tutupan hutan, emisi, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, hingga kebutuhan pemulihan lingkungan.
“Keuangan negara harus menghitung biaya yang selama ini sering tidak terlihat: kehilangan tutupan hutan, emisi, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, serta biaya pemulihan lingkungan,” ujar Marius.
Menurut dia, pembangunan yang terlihat murah dalam jangka pendek dapat berubah menjadi beban besar apabila risiko ekologis tidak diperhitungkan sejak awal.
Karena itu, IWGFF mendorong kebijakan fiskal dan pembiayaan pemerintah semakin terhubung dengan agenda transisi menuju ekonomi hijau.
APBN, insentif fiskal, perpajakan, investasi, pembiayaan perbankan, hingga pengelolaan aset negara dinilai perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi rendah karbon, perlindungan hutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Sorotan IWGFF tidak berhenti pada pembiayaan hijau. Organisasi tersebut juga meminta Menteri Keuangan baru memperkuat pendekatan follow the money dan follow the asset untuk menangani kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Menurut IWGFF, aliran dana, kepemilikan aset, manfaat ekonomi, serta hubungan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan harus dapat ditelusuri secara efektif.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar persoalan kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran sektoral.
Ada dimensi keuangan yang perlu dibongkar, terutama ketika aktivitas ilegal berpotensi menghilangkan penerimaan maupun aset negara.
Untuk memperkuat pengawasan, IWGFF juga mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta kementerian dan lembaga yang menangani sektor sumber daya alam.
Di sisi pembiayaan, instrumen seperti green finance, sustainable finance, blended finance, dan pembiayaan berbasis kinerja dinilai perlu terus dikembangkan. Namun, pengembangannya harus disertai standar transparansi, perlindungan lingkungan dan sosial, serta akuntabilitas penggunaan dana.
IWGFF menilai Menteri Keuangan baru menghadapi pekerjaan untuk menyeimbangkan kebutuhan membiayai program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal, stabilitas ekonomi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
IWGFF menyampaikan selamat kepada Suahasil Nazara atas amanah barunya dan berharap kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan mampu memperkuat kredibilitas APBN sekaligus mempercepat transformasi sistem keuangan yang lebih transparan, hijau, dan berintegritas.
“Ukuran keberhasilan kebijakan keuangan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu meninggalkan negara yang lebih sehat, hutan yang tetap berdiri, dan masyarakat yang memperoleh manfaat secara adil,” kata Willem.***