Oleh: Marius Gunawan

Ada sebuah ironi besar dalam perjalanan energi dunia.

Di ruang konferensi internasional, para pemimpin negara berbicara tentang krisis iklim, ekonomi hijau, dan target Net Zero Emission. Perusahaan berlomba memasang label keberlanjutan. Bank mulai mengarahkan pembiayaan ke proyek rendah karbon. Kendaraan listrik dipromosikan sebagai simbol masa depan.

Namun di dunia nyata, batubara masih terus menyala.

Bahkan ketika dunia berjanji mengurangi emisi, permintaan batubara global masih berada pada tingkat yang sangat tinggi. Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa konsumsi batubara dunia masih mencapai lebih dari 8 miliar ton per tahun dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kebutuhan listrik dan pertumbuhan industri di berbagai negara.

Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab:

Apakah dunia gagal melakukan transisi energi? Atau memang transisi energi jauh lebih rumit daripada sekadar mengganti batubara dengan energi terbarukan?

Jawabannya mungkin bukan hitam atau putih.

Karena energi bukan hanya persoalan lingkungan.

Energi adalah urat nadi ekonomi.

Tanpa listrik yang cukup dan stabil, industri berhenti, rumah sakit terganggu, ekonomi melemah, dan masyarakat menjadi korban.

Di situlah dilema terbesar transisi energi muncul: Bagaimana mengurangi emisi tanpa mengorbankan ketahanan energi?

 

Indonesia dan Paradoks Energi Hijau

Indonesia berada dalam posisi yang menarik sekaligus penuh tantangan.

Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen besar untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Pemerintah telah menyatakan target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia juga mengembangkan berbagai agenda transisi energi melalui energi terbarukan, kendaraan listrik, perdagangan karbon, dan kerja sama internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).

Namun di sisi lain, realitas energi nasional masih menunjukkan ketergantungan kuat terhadap batubara.

Batubara masih menjadi sumber utama pembangkit listrik Indonesia. Produksi batubara nasional masih berada pada tingkat tinggi. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Di sinilah muncul pertanyaan penting:

Apakah Indonesia benar-benar sedang meninggalkan batubara?

Atau kita sebenarnya baru menambahkan energi hijau tanpa secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan kebijakan pemerintah.

Justru pertanyaan ini penting agar transisi energi tidak berhenti sebagai slogan.

Karena keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari berapa banyak panel surya yang dibangun, berapa banyak kendaraan listrik yang diproduksi, atau berapa besar investasi hijau yang diumumkan.

Ukuran yang lebih penting adalah:

Apakah emisi benar-benar turun? Apakah konsumsi batubara mulai berkurang? Apakah energi terbarukan mampu menggantikan pertumbuhan kebutuhan listrik? Apakah masyarakat memperoleh manfaat yang adil?

 

Hilirisasi Nikel: Antara Peluang dan Paradoks

Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi hijau global.

Cadangan nikel yang besar menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

Kebijakan hilirisasi mineral adalah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah. Indonesia tidak ingin selamanya menjadi eksportir bahan mentah. Indonesia ingin membangun industri, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi bagian dari ekonomi masa depan.

Namun ada satu pertanyaan yang harus dijawab:

Apakah industri kendaraan listrik Indonesia dibangun dengan energi masa depan atau masih menggunakan energi masa lalu?

Sebuah kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi saat digunakan. Namun jejak karbonnya dimulai jauh sebelum kendaraan itu berada di jalan. Dari proses pertambangan. Pemurnian nikel. Produksi baterai. Sampai sumber listrik yang digunakan dalam proses industri. Di sinilah muncul tantangan besar.

Sebagian kawasan industri mineral masih membutuhkan pasokan listrik besar yang dalam praktiknya masih bergantung pada pembangkit berbasis batubara, termasuk PLTU captive.

Dari perspektif industri, kebutuhan tersebut dapat dipahami. Smelter membutuhkan listrik stabil selama 24 jam. Gangguan listrik dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar. Namun dari perspektif iklim, muncul pertanyaan yang sah:

Apakah mungkin membangun industri hijau dengan fondasi energi yang masih tinggi karbon?

Jawabannya membutuhkan kebijakan yang lebih berani. Hilirisasi tidak boleh hanya mengejar nilai ekonomi. Hilirisasi harus menjadi bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon.

 

Blackout dan Pelajaran Sistem Energi

Ketika terjadi gangguan listrik besar seperti yang pernah dialami di Sumatera, publik kembali mengingat satu hal:

Energi bukan hanya soal sumber pembangkit. Energi juga soal sistem. Sering kali perdebatan publik terjebak pada pertanyaan:

Batubara atau energi terbarukan?

Padahal persoalannya lebih kompleks. Sistem listrik modern membutuhkan: jaringan transmisi yang kuat, interkoneksi antarwilayah, teknologi penyimpanan energi, digitalisasi jaringan, serta sistem pengelolaan beban yang baik. Sebuah gangguan listrik tidak dapat langsung disimpulkan hanya disebabkan oleh satu faktor tanpa investigasi teknis.

Namun kejadian seperti itu memberikan pelajaran penting:

Transisi energi membutuhkan transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Membangun energi terbarukan tanpa memperkuat jaringan listrik sama saja dengan membangun masa depan tanpa fondasi.

 

Bahaya Greenwashing: Ketika Warna Hijau Menjadi Sekadar Label

Ada tantangan lain yang tidak kalah penting:

Greenwashing.

Dunia sedang memasuki era ketika hampir semua sektor ingin terlihat hijau.

Perusahaan berbicara tentang keberlanjutan.Bank berbicara tentang pembiayaan hijau.

Investor berbicara tentang ESG.

Namun pertanyaan kritis harus tetap diajukan: Apakah klaim hijau tersebut benar-benar dapat dibuktikan? Sebuah proyek tidak otomatis berkelanjutan hanya karena disebut hijau. Sebuah investasi tidak otomatis ramah lingkungan hanya karena menggunakan label ESG.

Harus ada bukti. Harus ada transparansi. Harus ada pengawasan.Karena tanpa itu, transisi energi hanya akan berubah menjadi perang narasi.Bukan perubahan nyata.

 

Energi Hijau Membutuhkan Integritas Hijau

Di sinilah konsep Green Integrity menjadi penting. Selama ini pembicaraan mengenai energi hijau sering berfokus pada teknologi.

Padahal keberhasilan transisi energi juga sangat bergantung pada tata kelola. Investasi hijau harus menjawab empat pertanyaan besar.

Apakah proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat lingkungan? Apakah pembiayaannya transparan? Apakah proses pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan? Apakah masyarakat memperoleh manfaat yang adil?

Lingkungan, keuangan, tata kelola, dan sosial tidak dapat dipisahkan. Energi hijau tanpa integritas dapat kehilangan kepercayaan publik.

 

Mengapa Pengawasan Publik Menjadi Penting?

Transisi energi adalah proyek besar. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kepentingan ekonomi yang terlibat juga sangat besar. Karena itu, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Dunia usaha tidak dapat mengawasi dirinya sendiri. Investor tidak dapat hanya melihat keuntungan.

Diperlukan sistem keseimbangan. Pemerintah membuat kebijakan. Dunia usaha menjalankan investasi secara bertanggung jawab. Lembaga keuangan memastikan pembiayaan yang berkelanjutan. Akademisi menyediakan pengetahuan. Media menjaga ruang publik. Dan masyarakat sipil menjadi pengawas independen.

Dalam konteks inilah kerja organisasi seperti Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menjadi relevan. Pendekatan IWGFF menghubungkan isu keuangan hijau, tata kelola sumber daya alam, investasi, dan akuntabilitas publik untuk memastikan investasi hijau tidak hanya besar secara nilai ekonomi, tetapi juga kuat dalam integritas.

Karena masa depan ekonomi hijau tidak hanya membutuhkan modal.

Ia membutuhkan kepercayaan.

 

Lima Pertanyaan untuk Indonesia

Pada akhirnya, ada lima pertanyaan besar yang harus dijawab.

Jika Indonesia serius menuju Net Zero, kapan ketergantungan terhadap batubara benar-benar mulai berkurang?

Jika hilirisasi mineral menjadi strategi masa depan, bagaimana memastikan industri tersebut benar-benar rendah karbon?

Jika investasi hijau terus meningkat, apakah sistem pengawasannya juga berkembang?

Jika risiko greenwashing dan penyimpangan tata kelola meningkat, bagaimana mekanisme pencegahannya?

Dan pertanyaan terakhir:

Siapa yang memastikan bahwa transisi energi Indonesia benar-benar berjalan untuk kepentingan publik?

 

Jangan Hanya Mengganti Warna, Ubah Cara Membangun Masa Depan

Pada akhirnya, transisi energi bukan sekadar mengganti warna dari hitam menjadi hijau. Bukan hanya mengganti batubara dengan panel surya. Bukan hanya mengganti kendaraan bensin dengan kendaraan listrik.

Transisi energi adalah perubahan cara berpikir. Tentang bagaimana negara membangun. Bagaimana uang dikelola. Bagaimana lingkungan dilindungi. Bagaimana masyarakat dilibatkan. Karena sejarah tidak akan menilai kita dari jumlah konferensi yang kita hadiri atau jumlah komitmen yang kita tanda tangani. Sejarah akan menilai: Apakah emisi benar-benar turun. Apakah hutan tetap terjaga. Apakah masyarakat memperoleh manfaat. Dan apakah kita meninggalkan bumi yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Pertanyaan terbesar bukan:

Apakah Indonesia mampu melakukan transisi energi?

Indonesia memiliki potensi untuk itu.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah Indonesia mampu melakukan transisi energi dengan integritas?

Karena pada akhirnya:

Green Energy membutuhkan Green Integrity. Dan masa depan energi bukan hanya tentang bagaimana kita menghasilkan listrik. Tetapi bagaimana kita membangun masa depan yang dapat dipercaya.***MG