Apul Iskandar Sianturi 28/10/2026 11:31
SEJUMLAH lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil menilai Indonesia tengah menghadapi situasi kebangsaan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan kompleks mulai dari krisis ekologis, bencana alam, ketidakpastian ekonomi, hingga polarisasi sosial memicu seruan solidaritas kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.
Koalisi ini diinisiasi oleh Departemen Germasa-Lingkungan Hidup GPIB bersama berbagai organisasi, di antaranya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Institut WJ Rumambi, WWF Indonesia, Interfaith Rainforest Initiative (IRI), Eco Bhinneka Muhammadiyah, Ummah for Earth, Eksekutif Nasional WALHI, Forest Watch Indonesia (FWI), serta Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF).
Koalisi memandang bahwa pembangunan fisik semata tidak lagi mencukupi. Bangsa Indonesia dinilai memerlukan pemulihan kehidupan bersama yang mencakup dimensi keadilan, tata kelola, persaudaraan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Krisis Ekologis sebagai Ancaman Kemanusiaan
Persoalan ekologis menjadi sorotan utama, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, hingga Maluku. Selain itu, aktivitas vulkanik di jalur ring of fire mempertegas kerentanan geografis Indonesia. Krisis ini dipandang bukan sekadar fenomena alam, melainkan krisis kemanusiaan yang berakar dari kebijakan publik dan cara manusia memperlakukan alam.
Head Project Ummah for Earth di Greenpeace Indonesia, Riska Rahman, mendesak pemerintah untuk segera bertindak demi keselamatan warga dan bumi. Ia menyoroti dampak karhutla yang telah bermigrasi lintas negara dan merugikan kesehatan masyarakat secara langsung.
“Pemerintah harus segera bertindak. Tidak hanya untuk keselamatan warga, namun juga keselamatan bumi. Krisis iklim tak hanya berdampak ke alam, tapi juga ke manusia yang harus mengeluarkan biaya lebih karena dampak kesehatan akibat menghirup asap setiap hari,” ujar Riska Rahman, Rabu (28/10/2026).
Peran Agama dalam Pemulihan Bangsa
Selain isu lingkungan, koalisi juga menyoroti tragedi kemanusiaan, kecelakaan transportasi, tantangan ekonomi kerakyatan, serta kasus korupsi yang merusak kepercayaan publik. Dinamika politik yang berpotensi memicu polarisasi menjadi alarm bagi kualitas kehidupan berbangsa.
Para pemimpin agama menegaskan komitmen moral bahwa agama harus hadir aktif membela martabat manusia dan merawat alam, bukan sekadar menjadi tempat pencarian ketenangan pribadi.
| Dimensi Pemulihan | Fokus Aksi |
|---|---|
| Sosial Ekologis | Penanganan Karhutla dan mitigasi bencana ring of fire. |
| Kemanusiaan | Perlindungan kesehatan warga dari dampak krisis iklim. |
| Integritas Publik | Pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola kebijakan. |
Ketua Umum Majelis Sinode (FMS) GPIB, Pendeta Nitis Putrasana Harsono, menambahkan bahwa semesta dipercayakan kepada manusia untuk dikelola secara berkelanjutan. Menurutnya, kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu mengatasi masalah sosial ekonomi sekaligus masalah sosial ekologis secara beriringan.
Koalisi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan transformasi cara pandang dalam memperlakukan sesama, alam, dan kekuasaan dengan integritas serta kasih sayang demi pemulihan bangsa yang menyeluruh. (AP/I-1)
Editor : Irvan Sihombing