Penulis mncnewssultra.id – Minggu, 17 November 2024 ❘09:12
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra kembali menggelar kegiatan media briefing. Acara itu berkolaborasi dengan Komunitas Pemilu Bersih dan Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF).
Tema media briefing menganggkat tema Jalan Sesat Meraih Kekuasaan, Penegakan Hukum Politik Uang dan Netralisasi ASN digelar salah satu café di Kota Kendari, Sabtu (16/11/2024).
Adapun narasumber yakni Anggota Bawaslu Sutra Heri Iskandar, Ketua KIPP Sulawesi Tenggara Muhammad Nasir dan Deklarator Nasional Kopi-Bersih/Ketua IBC Arif Nur Alam.
Dalam paparannya, Arif Nur Alam mengatakan diskusi in diadakan sebagi wujud konsolidasi elemen masyarakat untuk mempertemukan pemikiran dan mendorong demokrasi menjadi lebih baik.
“Jadi kenapa harus menggelar diskusi dan harus mengundang Bawaslu, lalu menghadirkan mahasiswa dan kalangan jurnalis itu dasar berpikirnya,” tutur Arif.
Ditegaskan, media briefing ini sejalan dengan peran media dalam UU Pers Pasal 3 ada tiga fungsi. Pertama, pemberi informasi, kedua, sebagai fungsi pendidikan dan hiburan. Ketiga, sebagai control sosial,” katanya.
“Kenapa kita undang mahasiswa, karena mereka adalah agen perubahan, agen pengawasan dan sebagai control sosial. Lalu Bawaslu kita hadirkan karena sebagai lembaga yang dimandatir oleh konstitusi, juga melakukan pengawasa-pengawasan yang progresif,” jelasnya.
“Di Sulawesi Tenggara, informasi secara nasional melihat pemetaan-pemetaan masih saja ada aroma money politik dan pelanggaran netralitas ASN dijumpai di seluruh kabupaten maupun kota,” ujarnya.
Arif Nur Alam menjelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam memerangi politik uang dan terlibat dalam pengawasan netralitas aparatur negara. Kalu politik uang dibiarkan, maka yang terpilih dalam pilkada adalah orang-orang berduit, orang-orang elite, da berputas di lingkaran itu saja.
“Sementara mahasiswa dan orang-orang baik jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin manakala politik uang sudah merambah sektor sirkulasi pergantian kekuasaan,” uangkapnya.
Sementaraitu, Anggota Bawaslu Sultra Heri Iskandar menyampaikan tugas pengurus Bawaslu berjalan sesuai regulasi dan aturan yang membatasi.
Heri juga menyampaikan, Bawaslu berkomitmen di pilkada 27 November nanti harus menjadi momentum kebangkitan untuk lebih baik dari pengawasan sebelumnya berdasarkan resume yang didapat dari Mahkamah Konstitusi.
“Sampai hari ini untuk netralitas ASN itu sudah cukup banyak, sudah 17 kabupaten/kota minus Buton Utara yang belum menangani pelanggaran netralitas ASN.” Ungkapnya.
Ketua KIPP Sultra Muhammad Natsir mengatakan, dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu sudah berupaya untuk memproses pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
“Saya berharap seluruh peserta media briefing bukan sekadar hadir, tetapi kami harapkan mendorong kegiatan sebagai wadah diskusi konstruktif. Jasi kalua mau menanggapi atau bertanya, jangan ragu-ragu ya,” tandasnya.
Warning Kontestan Pilkada
Dalam wawancara terpisah, Arif Nur Alam berharap Bawaslu bisa lebih progresif dalam penanganan pelanggaran dan bisa mengedukasi ke publik bahwa jangan ragu melaporkan pelanggaran.
“Pertama, Bawaslu harus lebih progresif dalam penanganan pelanggaran, baik yang sifatnya laporan ataupun temuan oleh Bawaslu. Kedua, mengedukasi ke publik bahwa jangan ragu untuk melaporkan dan membangun kesadaran memberikan plihan politiknya secara cerdas dan pada saat yang bersamaan mereka juga ikut serta dalam pengawasan dan proses pilkada,” terangnya.
Dia juga menambahkan terkait calon-calon yang mengiming-iming kepada ASN yang terlibat akan diberikan warning sign. Kunci utamanya kalua mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang progresif seharusnya semua pasangan calon sudah selektif dalam menyusun komposisi tim kerja.
“Kami ingatkan jangan merekrut ASN sebagai tim sukses atau menempatkan ASN ayng terlibat dalam memberikan dukungan dengan cara abuse of power, fasilitas dan kewenangan mereka untuk kemenangan calon tertentu,” tegasnya. (M4/red)
Sumber: https://mcnewsultra.id/media-briefing-komunitas-pemantau-sentil-jalan-sesat-meraih-kekuasaan/