Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) adalah Kelompok Kerja Keuangan sektor Kehutanan di Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi tercapainya proses pembentukan kebijakan ekonomi dan keuangan yang mendorong terciptanya hutan yang lestari, industri kehutanan yang efisien dan sehat, dan penduduk sekitar hutan yang terlindungi hak-haknya.

Untuk mencapai tujuan-tujuannya IWGFF berupaya menyebarkan informasi, pengetahuan serta  berdialog dan berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk mediskusikan isu-isu seputar keuangan dalam sektor kehutanan melalui kegiatan research, training, media outreach dan policy dialog.

Selama tahun pertama berdirinya 2001, IWGFF telah memainkan peranannya dalam pergulatan masalah pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan, dengan merumuskan isu – isu keuangan pada sektor kehutanan yang nyaris luput dari perhatian berbagai kalangan.  Isu-isu tersebut antara lain; hutang pengusaha di sektor industri kehutanan; money laundering dalam illegal logging, investasi dan pinjaman lembaga-lemabaga keuangan/donor baik lokal maupun international dalam sektor kehutanan.

IWGFF telah melakukan pertemuan dan  dialog untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan otoritas ekonomi dan keuangan seperti BPPN, KKSK, Menko Perekonomian serta lembaga donor seperti World Bank dan IMF guna  memperbaiki dan memperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan yang mengancam keberadaan sumberdaya hutan Indonesia

Melalui sumberdaya anggota-anggotanya IWGFF juga telah menerbitkan beberapa produk yaitu: Nilai Ekonomi Hutan Produksi Indonesia, Studi Mengenai Restrukturisasi Industri Kehutanan Oleh BPPN, Investment Screening Tools, Regulatory Manual Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Pedoman Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Alam,  Green Indeks Investation, dan beberapa profuk riset/studi lainnya. Produk-produk  tersebut telah disebarkan ke berbagai pihak yang membutuhkan.  Sedangkan untuk memperluas isu-isu keuangan disektor kehutanan IWGFF bekerja sama dengan para pihak membuat dialog-dialog dengan menghadirkan  narasumber dari anggota IWGFF, kalangan Pemerintah  dan DPR RI. IWGFF juga berusaha untuk membangun pemahaman tentang isu forest finance untuk jaringan kerja IWGFF.

Sebagai sebuah Forum, IWGFF adalah sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai anggota baik lembaga maupun individu yang konsern dengan isu-isu kebijakan disektor keuangan dan kehutanan di Indonesia. IWGFF telah mengambil peran sebagai suatu kelompok yang mampu memfasilitasi  dialog dengan berbagai pihak, memfasilitasi berbagai penelitian forest finance, dan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi keuangan di sektor kehutanan.  Melalui peran dan fungsi IWGFF tersebut yang didukung dengan sumberdaya anggota-anggotanya,  IWGFF dapat dikelola sebagai sebuah kelompok yang bisa memiliki posisi tawar yang strategis untuk melakukan dialog guna mempengaruhi pengambil kebijakan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang sehat dan lestari.

Terpeliharanya Alam Semesta Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang secara berlanjut memberikan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Bersama dengan pemerintah dan Masyarakat Mengawasi serta memberikan input kepada institusi pengambil keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam agar dalam menjalankan  kewenangannya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, alam dan lingkungan.

Secara strategis IWGFF memiliki beberapa tujuan yang telah dirumuskan dalam Strategic Planning yaitu; Mendorong pelaksanaan pendekatan multidoor untuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, Mendorong terciptanya iklim usaha (strukturisasi) sektor industri kehutanan berbasis ekologis, dan berkelnjutan, serta mendorong kebijakan sektor  keuangan guna menciptakan pembangunan hijau bagi lingkungan dan sumberdaya alam.

1. Training
Salah satu strategi yang dipakai untuk  pencapaian tujuan IWGFF adalah dengan membangun kapasitas anggota-anggota dan partsipannya melalui berbagai kegiatan pelatihan forest finance yang ditujukan kepada kalangan media, jaringan isu forest finance, dan kepada pihak-pihak yang berkeinginan. Pelatihan forest finance akan diperluas ke daerah-daerah dan bekerja sama dengan lembaga lokal di daerah.

2. Research
Melalui anggota-anggotanya IWGFF akan melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan isu-isu strategis. Selain itu IWGFF juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan para peneliti di beberapa Universitas di Indonesia dan juga dapat memfasilitasi peneliti-peneliti individu baik di sektor ekonomi-finansial dan perbankan maupun di bidang kehutanan.

3. Media Outreach
Publikasi yang akan dikembangkan  meliputi penyebaran informasi berupa poster, booklet, brosur, lefleat, atau penerbitan buku sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan keuangan di sektor kehutanan (forest finance). Bahan-bahan publikasi ini dapat dijadikan untuk mempromosikan penggunaan kebijakan ekonomi dan finansial melalui berbagai media.

4. Dialog Kebijakan
IWGFF melakukan dialog dan diskusi secara berkesinambungan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan isu-isu di sektor ekonomi-keuangan, lingkungan  dan sumber daya alam/hutan.

IWGFF terbuka bagi organisasi pemerintah, non-pemerintah, swasta, donor, dan individu masyarakat yang memiliki perhatian kepada isu-isu ekonomi, keuangan, dan kehutanan. Beberapa lembaga dan individu yang saat ini tergabung dalam IWGFF adalah lembaga dan individu yang selama ini fokus dalam isu-isu di sektor ekonomi, kehutanan dan sumber daya alam.

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan melalui kajian dan Analisa regulasi dan system dengan piloting di beberapa wilayah di Indonesia
• Menerbitkan Indeks investasi hijau jilid 2 yang dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi OJK dan Lembaga keuangan dalam pengelolaan dan investasi di sektor lingkungan hidup.
• Mendorong adanya mekanisme control dan komunikasi yang baik antara Masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang Lestari.