Uliya Azri

19:00 WIB, 03 Desember 2025

BIREUEN — Ketua Umum Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan, Suhaimi Hamid, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening pejabat di Aceh. Ia menduga sebagian transaksi mencurigakan berkaitan dengan praktik perambahan hutan.

“Kalau ada rekening yang tidak wajar, PPATK harus segera melaporkannya ke KPK. Selama ini uang yang tidak jelas asal-usulnya itulah yang dipakai untuk merusak hutan,” kata Suhaimi, Rabu, 3 Desember 2025.

Forum DAS juga meminta pemerintah Aceh dan pemerintah pusat mendata seluruh perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan. Menurut Suhaimi, bagian hulu DAS Peusangan dan beberapa wilayah lain di Aceh mengalami perubahan fungsi secara masif.

“Perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan harus ditindak. Kawasannya perlu dipulihkan melalui program pelestarian hutan,” ujarnya.

Menurut Suhaimi, kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi lintas generasi karena memengaruhi ekologi dan kehidupan masyarakat secara luas. Dia juga mendorong pembentukan kelompok masyarakat penjaga hutan di kawasan-kawasan rawan.

Suhaimi menilai pelibatan warga dapat menjadi bagian penting dalam pengawasan, terutama di tengah perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem. “Kita harus membentuk brigade penjaga hutan berbasis komunitas. Masyarakat perlu terlibat menjaga tutupan hutan di desa masing-masing,” ujar Suhaimi.

Suhaimi juga mengingatkan pemerintah agar memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan. Ia menolak kompromi antara pejabat dan pelaku usaha dalam pengelolaan kawasan hutan. “Kerusakan hutan memberi dampak besar pada kehidupan masyarakat. Pemerintah harus berani melindungi hutan,” kata Suhaimi.***

Sumber:  AJNN.net