IWGFF https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Indeks Investasi Hijau III: Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2025 Selamat Natal dan Tahun Baru 2025! Home Indeks Investasi Hijau 2025, Peringkat Bank Nasional Naik Mendorong Kebijakan Ekonomi yang Pro Kelestarian Hutan SIARAN PERS IWGFF: Pergantian Pimpinan OJK Harus Menjadi Titik Balik Pengawasan Keuangan dan Pembiayaan Berkelanjutan Mengenal Perkembangan Sektor Kehutanan bagi Perbankan IWGFF dan FWI Rilis Indeks Investasi Hijau II: BRI Teratas, Bank Permata Terendah Sebandingkah Nilai Ekonomi Sesaat dengan Kerusakan Alam? Program Green Energy Indonesia Hanya Ikut-ikutan? Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG Bukan Rp 239 Miliar, Kerugian Negara dari Illegal Logging di Mentawai Capai Rp 447 Miliar Siaran Pers: DPR Prematur Menolak Ide UU Kehutanan yang Inklusif Koalisi Sepakat UU Kehutanan Perlu Diubah Total PPATK Didesak Ungkap Aliran Dana Pejabat Kehutanan dan Perizinan di Aceh Konferensi Pers: Investasi Hijau untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Rilis Indeks Investasi Hijau III 2025: Bank Nasional Memimpin, Redflag Lingkungan Masih Minim How Mongabay Indonesia grew into a trusted environmental voice: Interview with Ridzki Sigit 4.610 Kubik Kayu Ilegal Disita di Gresik, Negara Rugi Nyaris Rp240 M Undang-Undang Perampasan Aset, Mengapa Memang Perlu? Revisi UU Kehutanan: Mengabaikan Pemantau Independen sama dengan Menggadaikan Hutan Indeks Investasi Hijau: Bank Nasional Masih Setengah Hati Dukung Transisi Hijau PANDUAN PENYAMPAIAN INFORMASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN IWGFF Luncurkan Indeks Investasi Hijau II: Perbankan Nasional Masih Lemah dalam Komitmen Lingkungan Menata Ulang Relasi Kuasa dan Hak dalam UU Kehutanan Krisis Dunia dan Tata Kelola Hutan Upaya Pelemahan SVLK Bahayakan Industri Kayu Indigenous rights advocates petition to overturn Indonesian conservation law SIARAN PERS: Koalisi Masyarakat Sipil: UU Kehutanan Gagal Memerdekakan Rakyat Seminar “Pemantauan Green Financial Crime (GFC) dan Peluncuran Buku Indeks Investasi Hijau II: “Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2017-2023” Indonesian Banks Surge Past Foreign Rivals in ESG Index, But Fail to Report Environmental Crimes, IWGFF concludes Indeks Investasi Hijau II: Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2017-2023 Hijau di Laporan, Abu-abu di Aksi: Letika Bank Nasional Takut Kotor Tangan untuk Bumi Tolak Revisi Kehutanan yang Mengancam Keadilan Ekologis dan Hak Masyarakat (opini) Klinik Dumas Special Edition: PPATK dan NGO/CSO Perkuat Aduan TPPU melalui Peluncuran “lapor.ppatk.go.id” Usulan Konsep Pedoman Lingkungan Sosial dan Tata Kelola di Sektor Tambang Batubara bagi Perbankan Bergerak! Jampidsus Bentuk Pokja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dari 20 Kejati di Indonesia Termasuk Riau, Ini Daftar Personelnya Poin-poin Kontroversial UU Minerba Revisi UU Minerba Disahkan Hari Ini, Berikut Poin-poinnya Undangan Menghadiri Klinik DUMAS (Pengaduan Masyarakat) PPATK WGFF-FWI: GREEN FINANCIAL CRIME ANCAM LINGKUNGAN DAN GENERASI MENDATANG OJK Proyeksikan Tren Peningkatan Pembiayaan Hijau Akan Terus Berlanjut PENGENAAN SANKSI TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) Pedoman Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola untuk Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Hutan Tanaman Industri Penilaian Resiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan Laporan Akhir Kegiatan: IndoLestari Program – Menuju Kebijakan Keuangan Yang Turut Mendukung Tata Kelola Hutan dan Lahan Yang Berkelanjutan IWGFF Sebut Kasus Tipikor dan TPPU Jadi Ancaman Serius Kerusakan Lingkungan IWGFF Dorong Kolaborasi Masyarakat Sipil dalam Melawan Green Financial Crime (GFC) Hijau Tapi Hitam Pembiayaan Bank di Indonesia